Ultimatum Masyarakat Sumatera Barat

Dengan Nama Tuhan YME

Korupsi di Indonesia sudah merupakan penyakit yang kronis, struktural dan sistemik sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara yang sangat besar dan berimplikasi pada penderitaan rakyat. Pemberantasan korupsi di Indonesia selama ini melalui lembaga peradilan dalam hal ini pengadilan negeri belum maksimal yang berimbas pada banyaknya putusan bebas terhadap para koruptor.

Untuk mengatasi masalah tersebut maka lahirlah pengadilan khusus tindak pidana korupsi yang aturannya dimuat dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan sukses dalam penanganan perkara korupsi. Hal ini tidak terlepas karena keberadaan hakim adhoc dalam pengadilan tipikor. Namun berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 yang menyatakan keberadaan pengadilan khusus tindak pidana korupsi menjadi inskonstitusional jika tidak dibentuk dalam sebuah undang-undang tersendiri. Mengingat pentingnya keberadaan pengadilan tipikor maka sesuai dengan putusan MK maka DPR sesegera mungkin menyetujui RUU Pengadilan Tipikor dan Presiden segera mengesahkannya.

Mengingat :

Pelaksanaan pemilu 2009 semakin dekat maka dikhawatirkan pembahasan RUU Tipikor akan melampaui batas waktu yang telah ditentukan MK yaitu 19 Desember 2009.

Menimbang :

1. Bahwa pengadilan tipikor yang ada saat ini telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi penegakan hukum terhadap para pelaku korupsi dan untuk itu keberadaan dan segala kekhususannya harus tetap dipertahankan.
2. Bahwa pengadilan tipikor berhasil membangkitkan kembali kepercayaan masyarakat kepada dunia peradilan di Indonesia.
3. Bahwa untuk memberikan legalitas bagi pengadilan tipikor diperlukan sebuah undang-undang tersendiri untuk mengatur pengadilan tipikor.
4. Bahwa sesuai dengan tujuan reformasi dan mempercepat proses penegakan hukum tindak pidana korupsi maka DPR harus segera mengesahkan RUU pengadilan Tipikor.

Berdasarkan hal tersebut diatas, kami masyarakat Sumatera Barat dengan ini mengultimatum DPR RI untuk menyetujui RUU Pengadilan Tipikor dan segera disahkan oleh Presiden paling lambat Bulan Maret 2009, dimana dalam Undang-undang tersebut HARUS tetap mempertahankan mayoritas hakim adhoc dalam komposisi Majelis Hakim.

Apabila hal ini tidak diindahkan maka kami atas nama masyarakat Sumatera Barat tidak akan memilih orang ataupun partai yang terlibat dalam Pansus RUU Pengadilan Tipikor pada PEMILU 2009.

Padang, 3 Desember 2008

Koalisi Masyarakat Peduli Pengadilan Tipikor – Sumbar

(dimuat dalam Jurnal Konstitusi Vol.5 No.1 Juni 2008)

Diperlukan ketabahan luar biasa bagi para hakim

dalam menjalankan tugas mereka sebagai pelindung setia Konstitusi.

(Alexander Hamilton)[1]

Pendahuluan

Dalam teori pemisahan kekuasaan (separation of power) pada lembaga negara terdapat 3 (tiga) bentuk umum yang diterapkan oleh pelbagai sistim ketatanegaraan di dunia, yaitu; eksekutif sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan; legislatif sebagai lembaga pembentuk undang-undang, serta yudikatif sebagai lembaga pemegang kekuasaan peradilan. Ivor Jenning berpendapat bahwa terdapat dua pola separation of power, yaitu[2]; pertama, separation of power dalam arti material, dimana terdapatnya pemisahan kekuasaan antar lembaga negara secara tegas. Dalam pemahaman material tersebut eksekutif tidak dapat memasuki kewenangan yang menjadi kekuasaan legislatif dan begitu juga sebaliknya legislatif tidak dapat memasuki kewenangan yang merupakan bagian eksekutif. Kedua, separation of power dalam arti formal yaitu konsep pembagian kekuasaan dimana eksekutif dapat memasuki wewenang legislatif atau sebaliknya, bahkan eksekutif mampu mencampuri kewenangan peradilan. Pemisahan kekuasaan pada model ini tidak tegas dipertahankan dalam praktis hanya dicantumkan dalam ketentuan formal.

Abu Daud Busroh dan Abubakar Busro berpendapat bahwa model pertama yang dalam bahasa C.F. Strong disebut sebagai pemisahan kekuasaan secara ekstrim[3], tidak mungkin diterapkan dalam sistim ketatanegaraan di dunia saat ini, dimana umumnya eksekutif telah menjadi bagian dalam proses pembentukan perundang-undangan. Strong berpendapat upaya memisahkan kekuasaan secara ekstrim tersebut tidak dapat dilakukan dikarenakan urusan suatu kenegaraan sangatlah kompleks dalam kondisi modern sehingga masing-masing bidang kekuasaan negara tidak dapat berdiri sendiri dengan supremasi yang terbebas dari campur tangan pihak lain. Pandangan tersebut diperkuat oleh doktrin H.J. Laski bahwa[4]; “pemisahan kekuasaan tidak berarti keseimbangan yang sama di antara kekuasaan”.

Abu Daud Busro berpendapat bahwa untuk wilayah Yudikatif, paham pertama tetap masih digunakan agar terlindunginya keputusan peradilan yang bebas dari campur tangan pihak lain[5]. Namun pada kenyataannya, menurut Strong, hal yang sama juga terjadi pada ranah peradilan. Campur tangan terhadap lembaga yudikatif dilakukan oleh eksekutif maupun legislatif, misalnya dalam hal pemberian grasi atau penangguhan hukuman mati.[6]

Pemisahan kekuasaan dalam arti materiil disebut Strong sebagai separation of power dalam arti sempit. Oleh karenannya jika meninjau pemisahan kekuasaan dalam arti luas, maka semua negara konstitusional modern menurut Strong telah menerapkan prinsip-prinsip pemisahan kekuasaan pada kewenangan lembaga-lembaga negaranya.[7] Indonesia sebagai negara yang meletakan prinsip-prinsip modern tersebut dalam konstitusinya juga melakukan pemisahan kekuasaan luas terbatas tersebut, terutama pasca amandemen UUD 1945.

Konsep paling menarik dalam melakukan pemisahan kekuasaan pada UUD 1945 hasil amandemen terletak kepada dualisme lembaga kekuasaan kehakiman. Sama dengan lembaga legislatif yang juga berdasarkan perubahan UUD 1945 memiliki dua kamar dalam menjalankan mekanisme check and balances agar dalam proses pembentukan perundang-undangan dapat meminimalisirkan kepentingan-kepentingan partai politik, walaupun secara praktis hal tersebut tidak terjadi. Namun uniknya pemisahan kedua kekuasaan kehakiman menurut amandemen UUD 1945 tersebut, baik secara administrative maupun kelembagaan bukan diperuntukan untuk menciptakan sebuah mekanisme check and balances.

Dalam perkembangan konsep kekuasaan kehakiman modern memang terdapat empat jenis bentuk lembaga tertinggi kekuasaan peradilan. Pertama, model Amerika, dimana kekuasaan kehakiman berpuncak kepada satu lembaga peradilan yang bertindak sebagai tempat terakhir dalam menentukan hukum yang keputusannya tidak dapat dirubah (as a Court of Last Resort whose rulings cannot be challenged).[8] Menurut Jimly Asshiddiqie tidak terdapat negara-negara yang kehidupan demokrasinya telah mapan yang memiliki dua lembaga tertinggi peradilan yang terpisah, kecuali Jerman.[9] Model tunggal tersebut pernah diterapkan oleh Indonesia sebelum amandemen UUD 1945, namun Mahkamah Agung tidak pernah melakukan (memiliki kewenangan) uji konstitusional terhadap undang-undang sebagaimana yang pernah dilakukan Supreme Court Amerika Serikat. Kedua, model Austria[10] yang memisahkan antara kekuasaan kehakiman yang berwenang menyelesaikan perkara konstitusionalitas dan kekuasaan kehakiman yang mengadili perkara peradilan umum. Model yang sama juga diterapkan di Chekoslovakia, kemudian diikuti oleh Finlandia, Swedia, Republik Cheko dan Polandia yang memisahkan kewenangan antara Supreme Administrative Court dan Supreme Court.[11] Mahkamah Agung Administrasi tersebut memiliki keputusan final dan mengikat sedangkan Mahkamah Agung merupakan peradilan terakhir dan puncak kekuasaan berjenjang dalam wilayah peradilan umum. Namun menurut Jimly terdapat tiga model lembaga kekuasaan kehakiman, yaitu; selain bentuk pertama, Model Austria; dan bentuk kedua, Model Amerika; terdapat juga bentuk ketiga, yaitu Model Venezuela, dimana Mahkamah Konstitusinya berada dilingkungan Mahkamah Agung.[12] Namun menurut penulis terdapat pula bentuk keempat, yaitu model Prancis yang meletakkan kewenangan uji konstitusional kepada lembaga di luar peradilan, Conseil Constitutionnel (Dewan Konstitusi). Mengenai model Prancis tersebut Jimly Asshiddiqie menyebutnya dengan model “yang agak mirip” dengan model Austria.[13] Inggris juga menerapkan model yang agak mirip dengan Austria tersebut, yaitu sebuah lembaga yang bernama privy council.[14]

Dokrin Kelsen

Uji konstitusionalitas memang berbasis salah satunya (selain Jhon Marshall) kepada pemikiran George Jellineck yang mengusulkan agar MA Austria memiliki kewenangan tersebut. Namun ide dipisahkannya dua lembaga kekuasaan kehakiman berasal dari Hans Kelsen.[15] Tahun 1919 kekuasaan monarki Austria berakhir dan terbentuklah pemerintahan Republik. Berdasarkan permintaan dari Chancellor pemerintahan republik pertama Austria Karl Renner, Kelsen yang baru menjadi Guru Besar (tahun 1919) Hukum Publik dan Administrasi di Universiti Wina (University of Vienna) menyusun draft konstitusi baru Austria.[16] Permintaan penyusunan Konstitusi baru tersebut disebabkan dekatnya Kelsen kepada Partai Sosial Demokrat (SDAP) yang dipimpin oleh Karl Renner.[17] Draft bentukan Kelsen akhirnya diterima tanpa perubahan penting oleh SDAP, kelompok Sosialis Kristen dan Nasionalis Liberal (Liberal Nasionalist) yang kemudian ditetapkan menjadi Konstitusi Austria pada tahun 1920. Dokumen Kelsen tersebut tetap menjadi panutan konstitusi Austria sampai saat ini. Salah satu ide terkemuka Kelsen ialah pembentukan Constitutional Court yang terpisah dari Supreme Court. Laica Marzuki, Hakim Konstitusi RI menyebut ide Kelsen tersebut dengan duality of jurisdiction.[18] Pada tahun 1921 Kelsen diangkat menjadi anggota Hakim Mahkamah Konstitusi Austria walaupun kemudian pada tahun 1930 diberhentikan dikarenakan berkembangnya isu semittisme dikalangan Sosialis Kristen Austria.[19]

Kelsen dianggap sebagai penemu uji konstitusional Eropa Modern yang memberikan satu konsep mengenai the justiciability of the constitutional court.[20] Mekanisme constitutional review yang diajarkan Kelsen berkembang tidak hanya di Austria tetapi berkembang pula di Jerman, Itali, Spanyol, Portugal dan kemudian mempengaruhi negara-negara Eropa Tengah dan Timur.[21] Ide Kelsen untuk memisahkan constitusional court yang memiliki tanggung jawab tersendiri (the sole responsibility) terhadap perselisihan konstitusional dengan mekanisme judicial review yang di Amerika terletak pada Supreme Court didasari paham perbedaan prinsip dari bentuk peradilan. Menurut Jimly pada hakikatnya MA merupakan pengadilan keadilan (the court of justice) sedangkan MK merupakan pengadilan terhadap produk hukum (the court of law). Namun di Indonesia sendiri pemisahan tersebut belum sempurna terjadi, dikarenakan MA masih memiliki kewenangan judicial review produk hukum terhadap undang-undang.[22] Jika ditinjau lebih dalam, pandangan Kelsen terhadap pemisahan kekuasaan peradilan tersebut sesungguhnya didasari dari paham positivist yang dianutnya. Teori Kelsen yang disebutnya dengan “Reine Rechtslehre” (the Pure Theory of Law) mengajarkan bahwa sesungguhnya hukum itu harus terbebas dari campur tangan berbagai hal yang akan membatasi maknanya sebagai hukum.[23] Bagi Kelsen perlindungan terhadap hukum yang terdistorsi dari pelbagai kepentingan harus dilakukan. Konstitusi sebagai sumber hukum harus dilindungi dari penyimpangan yang bisa saja dilakukan melalui produk hukum yang lebih rendah. Kelsen beranggapan bahwa uji materil terhadap suatu peraturan perundang-undangan merupakan elemen penting dari sebuah sistim demokrasi.

Menurut Kelsen, fungsi-fungsi hukum dalam suatu negara berdasarkan teori hukum yang tradisional dibedakan ke dalam tiga kategori, yaitu fungsi legislasi, fungsi administrasi (termasuk pemerintahan), dan fungsi peradilan. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang meliputi pembentukan undang-undang. Kekuasaan eksekutif meliputi penyelenggara undang-undang. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang.[24] Ketiga fungsi yang dijelmakan kepada tiga lembaga negara tersebut harus dipisahkan seutuhnya dan masing-masing lembaga negara memantau satu sama lain. Konsep check and balances meminimalisirkan terjadinya abuse of power pada masing-masing lembaga negara. Sehingga pada dasarnya tidak ada kekuasaan yang benar-benar terlepas dari kontrol. Lembaga legislatif tidak bisa secara otoriter menguasai sepenuhnya proses pembentukan produk perundang-undangan, eksekutif tidak sepenuhnya menjalankan pemerintahan sesukanya, begitu juga dengan lembaga peradilan tidak dapat memutuskan segala sesuatu tanpa mempertimbangkan aturan yang dibentuk oleh lembaga legislatif. Hal itu senada dengan apa yang dikemukakan oleh H.J. Laski bahwa pemisahan kekuasaan tidak berarti terdapatnya keseimbangan kekuasaan. Oleh karena keseimbangan satu sama lain akan menyebabkan suatu lembaga merasa tidak layak diawasi oleh lembaga negara lainnya.

Oleh karenanya menurut Jimly Asshiddiqie konsep pemisahan MK dan MA juga berkaitan dengan pemisahan terhadap prinsip supremasi konstitusi dengan supremasi parlemen.[25] Oleh karena itu the supremacy of the constitution harus dilindungi dari penyimpangan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat oleh parlemen (supremacy of parliament). Hal itu sesuai dengan pemahaman bahwa konstitusi adalah the supreme law of the land.

Dalam perkara perlindungan konstitusional itulah lembaga peradilan menurut Dennis C. Mueller bertugas sebagai agent yang melindungi hak konstitusional warga negara apabila terjadi perselisihan antara negara dan rakyatnya.[26] Dalam pandangan Kelsen dan Mueller di atas, maka dapat dipahami timbulnya ide pemisahan kekuasaan kehakiman dimana peradilan konstitusional harus terpisah dari pengadilan penegakkan hukum. Pemisahan tersebut agar pengadilan konstitusi dapat menjadi lembaga tersendiri yang melindungi hak-hak konstitusional warga negara yang dilanggar melalui ketentuan perundang-undangan yang dibentuk oleh negara (legislatif/eksekutif).

Namun terdapat juga pemisahan kekuasaan kehakiman dengan pertimbangan lain. Ide pemisahan kekuasaan kehakiman di Indonesia, misalnya, salah satunya didasari dengan kesadaran bahwa MA bukanlah lembaga yang memiliki citra baik, tidak berwibawa, korup dan lain sebagainya.[27]

Akar Permasalahan

Menurut Vicki C. Jackson dan Mark Tushnet pada dasarnya terdapat dua bentuk atau model lembaga yang melaksanakan constitutional judicial review (pengujian konstitusionalitas oleh lembaga peradilan), yaitu pertama, the decentralized model dan kedua adalah the centralized model.[28] The decentralized model atau disebut juga model Amerika atau dalam istilah yang lebih rumit disebut “diffuse model involving incidental review”, menurut Jackson dan Tushnet pada model ini kekuasaan untuk melakukan judicial review tidak dijalankan oleh satu lembaga peradilan saja. Review dapat dilakukan oleh banyak lembaga peradilan seperti peradilan federal maupun peradilan negara bagian di Amerika. Supreme Court selain melakukan review tersendiri juga menjadi puncak terakhir dalam proses banding perkara-perkara review yang dilakukan oleh peradilan federal maupun peradilan negara bagian. Artinya, walaupun setiap tingkat peradilan dapat melakukan judicial review, namun semuanya berada di bawah satu atap kekuasaan kehakiman, yaitu Supreme Court. Konsep model judicial review tidak tersentralisasi ini dianut pula oleh negara-negara seperti Argentina, Australia, Kanada, India dan Jepang.[29] Berikut ini adalah gambaran dari sistim decentralized judicial review;

Gambar I

Kekuasaan Kehakiman

Dengan Kewenangan Judicial Review Tidak Terpusat

Model kedua adalah the centralized model yang biasa disebut juga dengan model Austria atau model Eropa. Ciri utama model ini adalah terdapatnya lembaga khusus dalam melakukan kewenangan judicial review.[30] Khusus disini bermakna tidak terdapat lembaga lain atau lembaga peradilan lain yang melakukan kewenangan judicial review. Berikut ini adalah gambaran dari model centralizen judicial review;

Gambar II

Kekuasaan Kehakiman

Dengan Kewenangan Judicial Review Tidak Terpusat

Dari kedua model diatas, maka sulit sekali memposisikan keberadaan model kekuasaan review oleh sebuah lembaga kehakiman di Indonesia. Indonesia membagi judicial review (JR) kedalam dua kekuasaan kehakiman yang ada, yaitu Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). MK berwenang melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, sedangkan MA berwenang melakukan pengujian atas produk perundang-undangan di bawah UU terhadap UU. Dua lembaga kekuasaan kehakiman tersebut (MK dan MA) tidak memiliki hubungan satu sama lain, ranah mereka dikatakan para ahli berbeda. MK adalah penguji konstitusional (constitusional review) sedangkan MA adalah penguji perundang-undangan (law review). Konsep pemisahan tersebut terlihat aneh dikarenakan sama sekali tidak berkesesuaian dengan model Jackson dan Tushnet. Jika dinyatakan konsep lembaga review di Indonesia mencontoh konsep centralized model Austria jelas tidak tepat dikarenakan selain MK terdapat lembaga lain yang melakukan review, yaitu MA. Namun apabila dikatakan mengikuti konsep decentralized model Amerika itupun juga tidak tepat dikarenakan MK dan MA tidaklah sebuah kekuasaan kehakiman yang saling berhubungan dan tidak pula memiliki struktur lebih tinggi antara satu dan yang lainnya, MK dan MA sederajat sebagai lembaga tinggi negara.

Oleh karena itu konsep perlindungan konstitusional melalui review oleh sebuah lembaga peradilan di Indonesia pada dasarnya memiliki kekhususan tersendiri dari pada konsep yang berlaku umum dalam teori ketatanegaraan dunia. Hal itu berarti, Indonesia akan memiliki permasalahan-permasalahan tersendiri berhubungan dengan konsep judicial reviewnya yang bercabang dua tersebut kedepan yang berbeda dengan permasalahan-permasalahan yang ada pada konsep centralized ataupun decentralize model. Berikut ini gambar yang memperlihatkan bagaimana model judicial review ala Indoensia;

Gambar III

Kekuasaan Kehakiman

Dengan Kewenangan Review Di Indonesia

Melalui gambar tersebut kita dapat melihat bahwa secara konstitusional MK dan MA terpisah kewenangannya, namun dalam hal judicial review terlihat bahwa produk hukum yang mereka uji terkait satu sama lain. Hubungan antar produk yang diuji tersebut tentu akan membawa dampak pula terhadap MA dan MK.

Permasalahan I : Benturan MK dan MA

Perkembangan ketatanegraan di Indonesia pasca perubahan konstitusi terutama berkaitan dengan kehadiran MK ternyata tidak terjebak kedalam perdebatan yang mendalam secara teoritis sebagaimana terjadi di negara-negara yang menghidupkan sistim judicial review. Tidak ada pertikaian antara paham yang beranggapan bahwa konstitusi adalah sesuatu yang hidup (the living constitution) dengan paham yang mementingkan ketentuan teks-teks konstitusi dan sejarah dibalik teks itu (kalangan originalist). Tidak juga terdapat lagi perdebatan nyata antara pakar hukum yang menganggap hakim adalah corong UU atau perpanjangan lidah dari undang-undang (bouche de la loi)[31] sebagaimana dikemukakan oleh Montesquieu dan Immanual Kant yang bertentangan dengan paham materiil yuridis yang menganggap hakim harus menemukan hukum dari ketidaklengkapan UU yang disponsori oleh hakim senior Amerika, Oliver Wendel Holmes dan pakar hukum kenamaan Paul Scholten. Seandaainya memang masih terdapat perdebatan mengenai dasar-daasar teori tersebut, boleh dikatakan diskusi antara kelompok itu telah selesai ketika konstitusi diamandemen dan MK mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

Perdebatan yang timbul mungkin dari konsekuensi model yang Indonesia pilih, yaitu semi centralized yang ‘berbau’ decentralized, maksudnya adalah disatu sisi Indonesia memiliki lembaga khusus review UU terhadap UUD namun di sisi lain Indonesia juga tidak menyerahkan kewenangan judicial review seutuhnya kepada satu lembaga saja. Dualisme review dari dua peradilan yang berbeda tersebut setidaknya akan menimbulkan beberapa masalah. Pertama, misalnya ketika MK melakukan pengujian terhadap sebuah UU “X” terhadap UUD dan disaat yang sama MA juga melakukan pengujian terhadap sebuah produk hukum “Y” yang berada dibawah UU “X”. Secara serentak dalam pengujian tersebut MK memutuskan bahwa UU “X” tersebut bertentangan dengan UUD namun dalam putusan MA ternyata diputuskan bahwa produk hukum “Y” berkesesuaian dengan UU “X”. Logika hukum kita bisa saja berpendapat bahwa pengujian MK menimbulkan efek langsung (mutatis mutandis) terhadap pemberlakuan produk hukum “Y” karena UU “X” telah dainggap tidak sesuai lagi dengan UUD, aturan tertinggi. Namun bisa jadi MA tetap berpegangan dengan putusannya dikarenakan adalah kewenanganya menentukan dalam hal tersebut, tentu akan terdapat spirit pantang kalah sebagai lembaga sederajat. Apalagi jika produk hukum “Y” itu adalah produk hukum daerah yang secara politis didukung oleh elite politik daerah, maka tentu para elit daerah akan lebih menerapkan putusan MA. Artinya, akan ada pengabaian terhadap putusan MK. Secara ‘kejiwaan’ hal itu tentu tidak baik bagi MK sebagai the guardian of constitution. Jika ditafsirkan lebih luas lagi , maka bisa terjadi pengabaian konstitusi oleh produk hukum sekelas “Y” tadi.

Logika lain adalah apabila MA berkeinginan baik untuk mengikuti putusan MK, maka diperlukan proses review kembali terhadap putusan MA dalam hal produk hukum “Y” tersebut. Akhirnya akan ada PK (peninjauan kembali) terhadap judicial review putusan MA oleh MA sendiri. Konsep itu jelas tidak efisien, memakan waktu dan berbelit-belit. Jika seandainya seluruh kewenangan judicial review terhadap seluruh produk perundang-undangan berada pada satu atap kekuasaan kehakiman, maka kondisinya tentu tidak akan serumit apa yang penulis gambarkan dan hal itu lebih mendekatkan sistim pembagian kekuasaan kehakiman kita kepada konsep Kelsen dan Jackson serta Tushnet yang dianut oleh sistim ketatanegaraan umum pelbagai negara di dunia.

Terhadap pembagian judicial review itu ada pula pihak-pihak yang menyatakan bahwa hal itu demi kemudahan pelaksanaan review, dikarenakan jumlah hakim konstitusi yang hanya sembilan maka akan menjadi sulit jika proses review dari pelbagai produk hukum negara kepulauan besar ini diserahkan kepada satu atap MK saja. Pandangan tersebut lari dari substansi teori, semestinya solusi yang diterapkan bukanlah memecah kewenangan review tetapi menambah jumlah hakim konstitusi, dibeberapa negara hakim konstitusi tidak mesti sembilan, ada yang 17 (tujuh belas) orang seperti Council of Grand Justice di Taiwan atau 16 (enam belas) orang hakim seperti Bundesverfassungsgericht di Jerman. Di Jerman para hakim konstitusi dibagi menjadi 2 (dua) panel yang masing-masing terdiri dari 8 (delapan) orang hakim. Indonesia bisa saja menetapkan 18 (delapan belas) orang hakim konstitusi dan membaginya menjadi 2 (dua) panel. Sehingga setiap panel dapat menjalankan tugas pengujian konstitusional maupun pengujian perundang-undangan. Hal itu juga akan meringankan tugas-tugas di MA yang sudah sangat menumpuk dan bertahun-tahun belum terselesaikan.

Permasalahan kedua antara MA dan MK adalah, akibat dari perbedaan persepsi sebagaiman penulis contohkan diatas, jika timbul pertikaian antar dua lembaga kekuasaan kehakiman tersebut, maka lembaga apakah yang berwenang mendamaikannya? Tentu juga tidak selesai disitu saja, apabila telah diketahui bagaimana menyelesaikan perselihan MK dan MA maka juga harus terdapat kejelasan demi kepastian hukum terhadap dua putusan tersebut (MK dan MA) yang manakah lebih diutamakan? Jika begitu maka akan sangat rumit sekali ditemukan jawabannya, begitu berkelindanan (serabutan). Sehinga semestinya harus dikembalikan kepada takaran konsep sebagaimana dikemukakan oleh Jackson dan Tushnet diatas. Salah satu solusi masuk akal dan sesuai teori adalah dengan memberikan kepada MK kewenangan penuh kekuasaan judicial review, baik pengujian UU terhadap UUD maupun pengujian produk hukum dibawah UU dengan UU. Ada dua cara yang dapat ditempuh; pertama DPR melakukan revisi terhadap UU yang berkaitan, yaitu UU MK, MA dan Kekuasaan Kehakiman. Kedua melalui cara pengujian konstitusionalitas UU MA di MK. Tentu saja solusi kedua tersebut akan menimbulkan masalah baru, apakah MK dapat menguji perkara yang berkaitan dengan kelembagaan MK itu sendiri. Melihat pengalaman pengujian Pasal 50 UU No. 24/2003, maka kemungkinan tersebut dapat saja terjadi.

Permasalahan II : Perubahan Konstitusi Melalui Tafsir MK

Dari kewenangan judicial review tersebut menimbulkan sebuah kewenangan yang samar atau dengan kata lain menciptakan kewenangan baru akibat dari implikasi kewenangan review, yaitu kewenangan menafsirkan konstitusi. Oleh karena itu sering dinyatakan bahwa constitutional court itu adalah “the guardian of constitution and the sole interpreting of constitution.” Disebut sebagai penjaga konstitusi berdasarkan kewenangan dalam memutus apakah sebuah produk perundang-undangan telah sesuai dengan konstitusi atau tidak. Sedangkan disebut sebagai satu-satunya lembaga yang dapat menafsirkan konstitusi dikarenakan kewenangan judicial review menciptakan kewenangan tersebut. Kewenangan menafsirkan itu timbul dari sebuah tafsir bahwa bagaimana bisa melakukan review terhadap sebuah undang-undang agar berkesesuaian dengan konstitusi apabila tidak diberi kewenangan memaknai, menafsirkan konstitusi itu sendiri. Artinya kewenangan tafsir konstitusi itu lahir dari sebuah penafsiran pula. Teori atau mode dari cara berpikir hakim dalam menafsirkan hukum terutama konstitusi maupun produk legislasi disebut sebagai penafsiran hakim.[32]

Penafsiran oleh hakim tersebut dapat dibedakan menjadi dua yaitu judicial review dan constitutional review. Pembedaan itu dilakukan dengan beberapa alasan; pertama, constitutional review bukanlah hak tunggal dari lembaga peradilan,[33] wewenang uji konstitusional tersebut bergantung kepada ketentuan konstitusi masing-masing negara. Terdapat konstitusi yang memberikan uji konstitusionalitas kepada sebuah Dewan Konstitusi seperti Prancis atau oleh lembaga legislatif (MPR) yang pernah dianut Indonesia sebelum perubahan UUD 1945. Kedua, istilah judicial review dapat pula mengarah kepada uji terhadap produk perundang-undangan di bawah undang-undang (Judicial review refers to the ultimate authority of the Supreme Court to judge whether [a] a state law or [b] a national law[34]) sedangkan penggunaan istilah constitutional review hanya sesuai dengan proses uji konstitusionalitas terhadap produk hukum di bawah konstitusi.[35] Berdasarkan argumentasi diatas dapat pula digunakan istilah yang lebih tepat sebagaimana yang dikemukakan oleh Vicki C. Jackson dan Mark Tushnet yaitu constitutional judicial review, pengujian konstitusional yang dilakukan lembaga peradilan.[36] Hak untuk memberikan tafsir terhadap konstitusi maupun produk hukum lainnya memang bukanlah kewenangan monopoli dari lembaga peradilan.[37]

Namun agar penafsiran terhadap text konstitusi memiliki kekuatan hukum yang dapat diakui seluruh elemen negara, maka peradilan diberikan kewenangan untuk memberikan tafsir tersebut. Beberapa pakar memiliki landasan penting kenapa hanya peradilan yang berhak melakukan tafsir terhadapa produk hukum. Teori penafsiran hukum diperkenalkan oleh Carl Von Savigny, seorang pakar hukum Jerman yang mengajarkan tentang penafsiran sebagai rekonstruksi pikiran yang tersimpul dalam undang-undang. Menurut Savigny lebih lanjut, penafsiran hukum bukanlah metode yang dapat digunakan semaunya melainkan harus terpusat kepada penafsiran undang-undang.[38] Interpretasi atau menafsir undang-undang (wetsuitleg) menurut ajaran hukum sebenarnya adalah alat pembantu dalam memberi arti, maksud atau ratio terhadap suatu ketentuan undang-undang[39].

Hal itu disebabkan ketentuan hukum tidak dapat memberikan penyelesaian hukum terhadap permasalahan yang ada pada dunia nyata. Oleh karena itu dibutuhkan penafsir undang-undang yang memahami tujuan hukum sesungguhnya dan keputusannya memiliki legitimasi yang mengikat, maka diserahkan wewenang tersebut kepada lembaga peradilan. Apalagi dikarenakan lembaga peradilan adalah tempat terakhir mencari keadilan dan tempat penyelesaian pelbagai perkara hukum. Penafsiran melalui sebuah proses peradilan (judicial interpretation) dimaknai sebagai sebuah teori atau metode cara berpikir yang menjelaskan bagaimana peradilan harusnya memberikan tafsir hukum terhadap sebuah undang-undang terutama undang-undang dasar.[40]

Metode menafsirkan tersebut bukanlah sesuatu ketentuan berdasarkan metode baku sebagaimana dipahami dalam keilmuan bidang eksakta. Penafsiran hukum bahkan disebut sebagai sebuah seni (Interpretation is an art).[41] Disebut seni dikarenakan melakukan penafsiran hukum tidak bisa melihat suatu masalah “A”, maka ditafsirkan “A”. Penafsiran hukum suatu saat bisa sangat spesifik namun pada saat yang lain penafsiran bisa menjadi sangat-sangat abstrak bahkan “bermuka dua”.[42] Diperlukan banyak metode pemikiran dan alat untuk melakukan sebuah penafsiran. Upaya merangkai seluruh elemen untuk membantu sebuah penafsiran hukum yang baik itulah yang disebut seni. Ada hal yang menarik untuk dipahami dalam masalah melakukan interpretasi konstitusi. Pada amandemen ke-14 (empat belas) Konstitusi Amerika dijamin mengenai kesamaan setiap warga negara dihadapan hukum (equality before the law). Poin tersebut sangat sulit diberikan tafsirnya, apalagi pemahaman umum dari masyarakat awam bahwa persamaan dihadapan hukum tersebut adalah perlakuan yang serupa tanpa beda. Dalam hal kejadian di Amerika tersebut, terdapat beberapa tanda-tanya; apakah dalam memberlakukan setiap orang sama dihadapan hukum itu berarti memperlakukannya dengan sama (identik)? atau perlakuan yang sama itu berarti diperlukan tindakan yang berbeda pada masing-masing kasus?[43] Dalam sejarah peradilan Amerika pemahaman equal tersebut menyebabkan peradilan memberikan keputusan yang berbeda-beda pula pada setiap kasus. Hal tersebut memperlihatkan bahwa di dalam konstitusi bisa saja terdapat kalimat-kalimat ambigu. Berdasarkan teori Amerika, maka hakim memiliki peran penting ‘menghilangkan’ keragu-raguan terhadap ketentuan konstitusi. Oleh karena itu, sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh H.L.A. Hart, Chief Justice Hughes dari Supreme Court Amerika menyatakan bahwa “the Constitution is what the judge say it is!”.[44] Dari apa yang disampaikan Hart tersebut apakah telah terjadi di Indonesia ketika hakim menentukan makna konstitusi, maka konstitusi telah berubah? Kasus Madison Vs Marbury (1803) dalam ilmu hukum, khususnya Hukum Tata Negara juga dipahami sebagai formula awal dari ide perubahan konstitusi melalui penafsiran oleh lembaga peradilan/hakim. Perkara tersebut juga menunjukan bahwa perubahan konstitusi juga terjadi tanpa prosedur formal.

K.C. Wheare memaparkan; “many important change in the working of a constitution occur without any alteration in the rules which regulate a government, whether they strictly legal or rules of custom and convention[45]”. Berdasarkan pernyataan Wheare tersebut, Ismail Suny mencoba mengkaitkannya dengan posisi UUD 1945 bahwa memang telah terjadi perubahan radikal tanpa suatu amandemen pada teks dari Undang-Undang Dasar itu sendiri[46].

Perubahan yang terjadi di luar ketentuan formal konstitusi yang melibatkan lembaga peradilan juga terjadi dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia pasca perubahan (amandemen) UUD 1945. Perkara-perkara uji konstitusionalitas UU terhadap UUD 1945 di MK mengakibatkan terjadinya perubahan UUD 1945 sebagaimana yang dijelaskan Ismail Suny di atas. Perubahan jenis ini dijelaskan oleh Wheare sebagai perubahan melalui judicial interpretation.

Pada perkara Nomor: 008/PUU-II/2004 mengenai uji konstitusional UU No. 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945 terdapat penafsiran MK yang merubah secara tidak langsung text UUD 1945 itu sendiri. Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa :

“Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena hendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, ‘serta mampu secara rohani dan jasmani’ untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden”

Kalimat ‘mampu secara rohani dan jasmani’ didefenisikan oleh MK dengan tafsir; ’bahwasanya calon Presiden dan Wakil Presiden harus dalam kondisi sehat secara rohani dan jasmani dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kenegaraan dimaksud’(halaman 28 Putusan 008/PUU-II/2004). Secara textual tentu saja terdapat perbedaan yang sangat jauh antara kata ‘mampu secara rohani dan jasmani dengan ‘harus dalam kondisi sehat’ secara rohani dan jasmani. Melalui Putusan ini MK telah melakukan perubahan secara textual meaning dari pasal 6 ayat (1) UUD 1945.

Dalam perkara No. 005/PUU IV/2006 mengenai uji konstitusionalitas UU No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial terhadap UUD 1945, Hakim Konstitusi memberikan penafsiran terhadap makna hakim yang dicantumkan Pasal 24 B ayat (1) UUD 1945. MK dalam amarnya tidak memasukkan Hakim Konstitusi sebagai bagian dari kata ‘hakim’ dalam ketentuan Pasal 24 B UUD 1945. Sebaliknya menurut putusan MK tersebut Hakim Agung merupakan bagian dari Pasal 24 B UUD 1945.

Putusan MK tersebut secara tidak langsung telah merubah bunyi Pasal 24 B ayat (1) UUD 1945 dari berbunyi (original meaning): ”Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”, menjadi bermakna (textual meaning) : “Komisi Yudisial bersifa mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, kecuali Hakim Konstitusi ”.

Perkara yang menjadi pertentangan saat ini adalah pada putusan MK dengan Nomor Registrasi : 2 -3/PUU-V/2007 mengenai uji konstitusionalitas Pasal 80 ayat (1), Pasal 80 ayat (2) huruf (a), Pasal 80 ayat (3) huruf (a), Pasal 81 ayat (3) huruf (a), Pasal 82 ayat (10) huruf (a), Pasal 82 ayat (2) huruf (a) dan Pasal 82 ayat (3) huruf (a) dari UU No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika yang mengatur mengenai Tindak Pidana Mati (death penalty / capital punishment). Pada perkara ini MK menafsirkan text Pasal 28 A dan Pasal 28 I UUD 1945 dengan memberikan pengertian lain dari original intent Pasal-pasal tersebut.

Pasal 28 A berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”

Pasal 28 I ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”

Terhadap ‘hak untuk hidup’ yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun tersebut MK memberikan tafsiran berdasarkan ketentuan Pasal 28 J ayat (2) yang berbunyi :

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”

Sehingga MK berpendapat bahwa hukuman mati merupakan pembatasan yang ditetapkan UU No. 22/1997 demi menegakkan ketertiban umum. MK memberikan textual meaning terhadap ketentuan Pasal 28 A dan 28 I tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 28J UUD 1945.

Putusan-putusan tersebut juga memiliki permasalahan jika dilihat dari sudut Hukum Tata Negara, yaitu pertama, bagaimana kedudukan putusan tersebut dalam hierarki perundang-undangan Indonesia dan kedua, bagaimana kekuatan hukum putusan-putusan yang merubah UUD 1945 oleh MK, serta bagaimana pula kedudukan MK sebagai sebuah lembaga negara dalam ketatanegaraan Indonesia.

Penafsiran terhadap UUD 1945 sebenarnya juga dilakukan oleh DPR melalui pembentukan undang-undang (UU) sebagai aturan pelaksana dari konstitusi. Hal itu menimbulkan masalah dikarenakan kedudukan DPR sebagai lembaga yang ‘mentafsirkan’ UUD 1945 melalui produk legislasinya akan mengalami pertentangan dengan interpretasi konstitusi oleh MK. Masalah tersebut merupakan sebuah kajian Hukum Tata Negara karena perlu dipahami sejauhmana kedudukan putusan MK tersebut, baik terhadap UUD 1945 maupun terhadap UU yang diundangkan oleh lembaga legislatif.

Pada perkara dengan nomor registrasi 066/PUU II/2004 yang menguji konstitusionalitas Pasal 50 UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1987 Tentang Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dinyatakan bahwa Pasal 50 UU No.24/2003 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan menolak permohonan pengujian terhadap Pasal 4 UU No.1/1987. Putusan yang menyebabkan Pasal 50[47] UU No. 24/2003 tidak memiliki kekuatan mengikat tersebut merupakan sebuah penafsiran yang berbeda dari para pembuat UU (wetgever). Wetgever menginginkan MK hanya menguji konstitusionalitas UU yang diundangkan setelah perubahan UUD 1945, yaitu setelah 19 Oktober 1999 (amandemen pertama). Putusan tersebut menimbulkan perbedaan panafsiran konstitusi antara wetgever (DPR) dan MK. Sedangkan menurut Pasal 20 ayat (1) UUD 1945, DPR memegang kekuasaan membentuk UU. UU sendiri menurut teori Ilmu Perundang-Undangan adalah penjabaran dari pasal-pasal UUD 1945.[48] Oleh karenanya, UU merupakan dokumentasi legal yang menafsirkan maksud dari pasal-pasal UUD 1945.

Dari beberapa putusan MK diatas, dapat dikelompokkan dua jenis putusan dalam proses uji konstitusional. Pertama, putusan yang menimbulkan makna baru terhadap text UUD 1945. Kedua, putusan yang menyebabkan batalnya pasal-pasal atau seluruh ketentuan UU itu sendiri. Dari kemungkinan terciptanya sebuah perubahan konstitusi melalui putusan MK, maka akan timbul pertanyaan; apakah publik dan kalangan elit terutama kalangan MPR dan DPR telah siap menerima kenyataan bahwa secara tidak langsung MK telah melakukan review terhadap kewenangan mereka.

Permasalahan III: Impeachment

Terdapat perbedaan dalam penggunaan istilah dalam menyebutkan jumlah kewenangan MK. Terdapat pakar-pakar yang menyebutkan bahwa MK memiliki 4 kewenangan dan 1 kewajiban. Jimly Asshiddiqie adalah salah satu pakar yang melakukan pembagian tersebut dimana 4 kewenangan diperoleh dari pengaturan Pasal 24C ayat [1] UUD 1945 dan Pasal 10 ayati [1] UU No 24 Tahun 2003 tentang MK, yaitu; (i) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berkaitan dengan kewenangan judicial review terhadap UU yang dibatasi hanya dapat dilakukan terhadap UU yang diundangkan setelah proses amandemen pertama UUD 1945 (Pasal 50 UU No.24/2003) telah dihapuskan oleh MK sendiri melalui putusannya tertanggal 12 April 2005 dalam perkara Kamar Dagang dan Industri (KADIN); (ii) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; (iii) memutus pembubaran partai politik; dan (iv) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Sedangkan kewajiban MK adalah dalam hal memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Pemisahan ini didasari sifat putusan yang berbeda antara kewenangan dan kewajiban. Keempat kewenangan berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat [1] UUD 1945 dan Pasal 10 ayat [1[ bersifat final dan mengikat sedangkan kewajiban sifat putusannya masih menimbulkan perdebatan. Namun terdapat pula pandangan pakar lain yang menyatakan bahwa tidak perlu diadakan pembedaan tersebut. Misalnya Saldi Isra dan Denny Indrayana yang menyebutkan terdapat kelima kewenangan MK, dimana Saldi dan Denny tidak menyebutkan adanya perbedaan antara kewenangan dan kewajiban.[50] Sehingga dari kelima kewenangan MK tersebut hanya sifatnya saja berbeda, empat kewenangan memiliki sifat final dan mengikat sedangkan satu kewenangan yang masih diperdebatkan sifat putusannya.

Diperdebatkan dikarenakan terdapat dua golongan ahli yang menilai berbeda sifat putusan dari kewajiban MK-RI tersebut. Kelompok pertama beranggapan bahwa sifat putusan dalam hal kewajiban MK dalam memutuskan pendapat DPR mengenai penyimpangan Presiden tidaklah bersifat final dikarenakan masih terdapat proses selanjutnya yaitu DPR akan membawa putusan tersebut kedalam sidang MPR.[51] Sifat putusan tersebut hanyalah sebagai bahan pertimbangan oleh MPR dalam menentukan perlukan Presiden dan/atau Wakil Presiden dimakzulkan. Hanya saja pandangan ini mengakibatkan terbukanya ruang bagi terjadinya perbedaan antara putusan MK dan putusan sidang impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden oleh MPR. Permasalahannya adalah jika putusan MPR digunakan sebagai landasan untuk menentukan dimakzulkan atau tidaknya Presiden dan/atau Wakil Presiden maka akan terlihat posisi MPR yang masih ‘seperti lembaga tertinggi’ negara. Selain itu akan terlihat seolah-olah MPR melakukan review terhadap putusan MK, padahal MPR bukanlah lembaga peradilan tertinggi.

Kelompok kedua dalam perdebatan tersebut berpendapat sebaiknya putusan kewajiban MK dalam hal pendapat DPR mengenai pemakzulan tersebut bersifat final dan mengikat secara yuridis[52], namun pelaksanaannya (de facto) diserahkan kepada MPR sebagai lembaga pertemuan dua kamar legislatif. Sehingga MPR hanyalah sidang lembaga untuk melakukan eksekusi (executable forum) kepada putusan MK, walaupun terdapat pula pandangan dalam kelompok ini yang melihat celah bahwa putusan MK tersebut juga bersifat non executable.[53]

Dengan adanya pemakzulan melalui proses peradilan, maka konsep MPR dapat dengan semena-mena melakukan pemberhentian sewaktu-waktu kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden (kan hem op elk gewenst moment onslaan) atau melakukan pemakzulan (op strafe van ontslag)[54] tidak lagi dapat dilakukan tanpa persidangan di MK. Sehingga MPR tidak dapat melakukan sidang pemakzulan kepada Presiden tanpa didahului sidang MK. Hal itu semakin menguatkan pelaksanaan sistim presidensiil dalam ketatanegaraan di Indonesia dikarenakan masa jabatan Presiden yang tidak dapat diganggu-gugat merupakan salah satu ciri sistim pemerintahan Presidensiil.

Namun dalam proses tersebut juga masih menimbulkan tanda-tanya, misalnya apabila DPR berpendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum dan/atau konstitusi kemudian memintakan putusan MK sebagai sebuah kewajiban konstitusional MK, tapi dikarenakan pandangan politik/hukum yang berbeda atau karena pertimbangan kemaslahatan lainnya maka para hakim MK sepakat untuk tidak memenuhi kewajibannya tersebut. Maka pertanyaan yang timbul adalah apakah dengan tidak dipenuhinya kewajiban itu MK telah dianggap melanggar konstitusi? Jika hakim-hakim MK dianggap melanggar konstitusi adakah proses hukum terhadap mereka? Pertanyaan selanjutnya tentu saja terhadap substansi permasalahan, yaitu bagaimanakah kedudukan pandangan DPR terhadap pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden tersebut?

Oleh karena itu semestinya konstitusi harus pula mengatur secara eksplisit mengenai ketentuan mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh MK dalam memenuhi kewenangan dan/atau kewajiban konstitusionalnya. Hal itu penting untuk semakin menguatkan mekanisme check and balances dalam sistim ketatanegaraan Indonesia.

Penutup

Seringkali ditemukan dalam sistim ketatanegaran kita percampuran-percampuran teori ketatanegaraan yang sesungguhnya satu sama lain tidak dapat disatukan. Pengalaman yang sama ditemukan dalam pembentukan MK. Sepertinya memang seringkali terlihat bahwa para penyusun konstitusi dan UU kita belum sepenuhnya ikhlas menerapkan semangat demokrasi yang lebih tertata berdasarkan teori ketatanegaraan melainkan masih mempercayai politik sebagai ‘tauhid’ pembentukan sistim ketatanegaraan.

Kesembrautan sistim ini jangan lagi diabaikan dikarenakan dapat menambah rancu jalannya sistim hukum dan ketatanegaraan kita. Jika terlambat dibenahi kekacauan yang ada dapat menjadi sebuah konvensi yang merusak tatanan, sehingga pembenahan harus sesegera mungkin dilakukan. Ahkirnya, mengutip pandangan Alexander Hamilton bagaimanapun diperlukan ketabahan luar biasa bagi Hakim (Konstitusi) dalam menjalankan tugas mereka sebagai pelindung setia Konstitusi.

Daftar Pustaka

Asshiddiqie, Jimly, Mahkamah Konstitusi dan Cita Negara Hukum Indonesia-Refleksi Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, http//: www.pemantau peradilan.com. diakses tanggal 2 Februari 2008.

Asshiddiqie, Jimly, 2006, Model-Model Pengujian Konstitusional Diberbagai Negara, Jakarta, Penerbit Konstitusi Press.

Asrun, A. Muhammad, 2004 Krisis Peradilan Mahkamah Agung di Bawah Soeharto, cetakan pertama, Jakarta, Penerbit Elsam.

Arifin, Firmansyah, dkk (Penyusun), 2004, Hukum dan Kuasa Konstitusi-Catatan-Catatan untuk Pembahasan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, cetakan petama, Jakarta, Penerbit Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN).

Bix, Brian, 1996, Jurisprudence: Theory And Context, Colorado, United States of America, Westview Press, A division of HarperCollins Publisher.

Busroh, Abu Daud dan Abubakar Busro, 1983, Asas-asas Hukum Tatanegara, Jakarta, Penerbit Ghalia Indonesia.

Eddyono, Luthfi Widagdo, Catatan Eksplorative Perkembangan Constitutional Review, dalam Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Volume 2, Nomor 1, Juli 2005.

Jackson, Vicki C. dan Mark Tushnet, 1999, Comparative Constitutional Law, New York, New York Foundation Press.

Harun, Refly, dkk (Edt), 2004, Menjaga Denyut Konstitusi-Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi, cetakan pertama, Jakarta, Penerbit Konstitusi Press.

Ladavac, Nicoletta Bersier, Hans Kelsen (1881 – 1973)-Biographical Note and Bibliography, http://www.ejil.org/journal/Vol9/No2/art11.html. diakses tanggal 2 Februari 2008.

Levy, Leonard W (Editor), 2005, Judicial Review, Sejarah Kelahiran, Wewenang dan Fungsinya dalam Negara Demokrasi, cetakan pertama, Bandung, Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa.

Loundoe, John Z., 1985, Menemukan Hukum Melalui Tafsir dan Fakta, Jakarta, Penerbit Bina Aksara.

Mahendra, Yusril Ihza, , 1996, Dinamika Tata Negara Indonesia-Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian, cetakan pertama, Gema Insani Press, Jakarta.

Mueller, Dennis C., Constitutional Democracy, 1996, Oxford, Oxford University Press.

Mertokusumo,Soedikno, 2001, Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar, Yogyajarta, Penerbit Liberty.

Murphy, Walter, 2000, Constitutional Interpretation as Constitutional Creation: The 1999-2000 Harry Eckstein Lecture, Irvine, University of California, hlm.5., diakses pada , http://repositories.cdlib.org/csd/00-05. diakses tanggal 2 Februari 2008.

Natabaya, H.A.S., 2006, Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia, Jakarta, Sekretariat MK-RI.

Suny, Ismail, 1986, Pergeseran Kekuasaan Eksekutif, Jakarta, Penerbit Aksara Baru.

Strong, C.F. 2004, Konstitusi-Konstitusi Politik Modern-Kajian Tentang Sejarah Dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia, cetakan pertama, Bandung, Penerbit Nuansa dan Penerbit Nusamedia.

Yudho, Winarno dkk (Tim Peneliti MK-RI), 2005, Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, cetakan pertama, Pusat Penelitian dan Pengkajian Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI dan Konrad Adenauer Stiftung, Jakarta.

Website:

http://en.wikipedia.org/wiki/Supreme_Courts. diakses tanggal 2 Februari 2008.

http://en.wikipedia.org/wiki/Hans_Kelsen. diakses tanggal 2 Februari 2008.

http://en.wikipedia.org/wiki/Judicial_interpretation. diakses tanggal 2 Februari 2008.

http://www.historyofsupremecourt.org/history/defines/overview.htm. diakses tanggal 2 Februari 2008.

http://www.usconstitution.net/consttop_intr. Diakses tanggal 2 Februari 2008.

http://www.usconstitution.net/consttop_intr. diakses pada tanggal 4 Maret 2008.

http://www.landmarkcases.org/plessy/const_interp.html. diakses tanggal 10 Maret 2008.